Korupsi

Salaamun `alaikum

Ahok: Kalau Presiden Mau, Korupsi Bisa Dipotong Seketika

Oleh Syafaq Ahmar

Ada satu kalimat yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat tajam. Kalimat itu datang dari Basuki Tjahaja Purnama—Ahok—dalam perbincangannya dengan Mahfud MD.

“Kalau presiden mau, semuanya bisa dibereskan.”

Ahok tidak sedang berbicara teori. Ia berbicara dari pengalaman panjang di dalam sistem: dari DPRD Belitung Timur, DPR RI, hingga menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Jakarta.

Di sana ia melihat sesuatu yang sering tidak disadari publik: korupsi bukan sekadar soal moral pejabat. Ia adalah sistem yang bekerja dari banyak pintu—anggaran, proyek, izin, hingga penegakan hukum.

Mahfud MD bahkan menyebut praktik yang lebih mencengangkan. Dalam beberapa kasus, kata dia, korupsi sudah muncul bahkan sebelum anggaran resmi ada.

“Anggaran belum ada, korupsinya sudah ada.”

Praktiknya sederhana. Seorang pejabat daerah bisa “memesan” proyek kepada anggota legislatif agar dimasukkan ke dalam APBN. Nilainya ratusan miliar. Sebelum proyek disahkan, fee sudah diminta. Kadang tujuh persen dari nilai proyek.

Artinya: korupsi berjalan jauh sebelum uang negara benar-benar turun.

Namun Ahok melihat akar persoalan lebih dalam. Menurutnya, secara konstitusi, kekuasaan presiden di Indonesia sangat besar. Presiden memiliki kendali terhadap aparat penegak hukum, dari kepolisian hingga kejaksaan. Bahkan arah kebijakan ekonomi dan birokrasi juga berada di tangan eksekutif.

Dengan kekuasaan sebesar itu, Ahok percaya satu hal: pemberantasan korupsi sebenarnya tidak mustahil.

“Kalau presiden benar-benar mau, pasti bisa.”

Masalahnya, menurut banyak pengamat, sistem kekuasaan sering kali diikat oleh kepentingan politik yang saling menyandera. Jaringan kepentingan itu membuat langkah besar menjadi tidak mudah.

Di sinilah dilema Indonesia hari ini. Negeri ini tidak kekurangan sumber daya. Kekayaan alamnya melimpah. Anggaran negara mencapai ribuan triliun rupiah.

Tetapi selama korupsi masih menjadi bagian dari sistem, kekayaan itu sulit benar-benar sampai ke rakyat.

Pertanyaannya sekarang sederhana:

apakah ada keberanian politik untuk benar-benar memotongnya?